PENEGAKAN HUKUM TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME TENTANG ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Wulan Febiana, NIM.: 19103040076 (2023) PENEGAKAN HUKUM TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME TENTANG ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME TENTANG ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL) 19103040076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME TENTANG ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL) 19103040076_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Illegal, Unregulated and Unreported Fishing atau IUU Fishing membuat Indonesia harus meningkatkan penguatan terhadap hukum nasional. IUU Fishing yang melibatkan kapal asing termasuk kedalam kejahatan transnasional yang menjadi isu global. Indonesia mengatur masalah perikanan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang. No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Salah satu hukuman yang dijatuhkan adalah penenggelaman kapal pelaku, akan tetapi dalam penegakannya dilapangan masih menjadi kontra terkait lingkungan sehingga muncul pernyataan bahwa kapal-kapal asing milik pelaku IUU Fishing akan dihibahkan ke nelayan lokal. Penulis tertarik untuk mengulik lebih jauh lagi apakah hukuman penenggelaman kapal masih sesuai dan masih berlaku ataukah dengan dihibahkannya kapal ke nelayan lokal tindakan tersebut tidak berlaku, melihat bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan diatur pasal penenggelaman kapal. Selanjutnya, Penegakan Hukum kejahatan transnasional Illegal, Unregulated and Unreported Fishing di Indonesia akan ditinjau dalam Hukum Laut Internasional untuk melihat penanganan kejahatan ini lebih lanjut sebagai rangkaian penegakan hukum. Dengan begitu, penelitian ini akan mengangkat bagaimana penegakan hukum transnational organized fisheries crime di Indonesia terkait dengan penanganan IUU Fishing ditinjau dari hukum laut internasional. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Pedekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yakni dengan banyak mempelajari dan menganalisis data primer dengan data sekunder yang berisi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi meliputi teori penegakan hukum, teori kedaulatan dan teori keadilan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Dalam menangani Kejahatan transnasional Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dan membentuk Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih melakukan penenggelaman kapal tetapi hanya bagi kapal-kapal yang melawan, sebab biaya dan faktor lingkungan mempengaruhi berjalannya kegiatan tersebut. Opsi dihibahkanya kapal diambil demi membantu kesejahteraan masyarakat pesisir. Pilihan tersebut muncul sebab melihat masih banyak wilayah di indonesia yang membutuhkan transportasi air ini. Dengan itu, ditegaskan bahwa hukuman penenggelaman kapal pada pasal 69 Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan hanya dilakukan bagi kapal-kapal yang melawan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item