LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH

Durohim Amnan, S.H., NIM.: 21203011039 (2023) LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRĪ’IYYAH)
21203011039_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRĪ’IYYAH)
21203011039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Kekuasaan pemerintahan Islam dalam menetapkan sebuah produk hukum mempunyai proses legislasi tersendiri yakni dengan mempertimbangan aturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qurān dan Hādiś. Semua proses pembuatan hukum baik itu fatwa maupun ijtihad dilandaskan pada nash yang telah ada. Islam sudah mengakomodasi nilai legislasi itu dalam ketetapan Allah SWT juga Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu hal ini menjadi menarik ketika perspektif siyāsah tasyrī’iyyah dijadikan sebagai bahan analisis terhadap proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Legislasi atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lengkap dalam UU P3 merupakan landasan pembentukan produk hukum. Karena itu menarik untuk mengkaji apakah legislasi UU 3/2022 tentang IKN telah memenuhi prosedur formal yang diatur didalamnya. Serta bagaimana perspektif siyāsah tasyrī’iyyah melihat kebijakan tersebut. Jenis penelitian penulisan ini menggunakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang dapat memberikan uraian mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mendasarkan pada teori legislasi dan teori siyāsah tasyrī’iyyah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pembentukan IKN baru tidak memiliki ketersinambungan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, juga secara rincian tahapan pembentukan IKN tidak ditemukan rincian anggarannya dimana dalam Pembentukan UU 3/2022 tidak ditemukan perencanaan yang berkesesuaian yakni mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya. Dengan itu dapat dikatakan bahwa pembentukan IKN tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan yang dimuat dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g UU 12/2011) yakni ketika pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka luas. Dalam hal ini, tahapan pembentukan UU 12/2011 tidak dibuka secara luas dan transparan pada setiap tahapan pembahasan. Berdasarkan prinsip siyāsah tasyrī’iyyah melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwasannya ada beberapa prinsip yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi. Prinsip siyāsah tasyrī’iyyah yang terpenuhi yaitu prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dan prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaṣlaḥaṭan manusia. Sedangkan prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan sebuah undang-undang dan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang belum dilaksanakan atau belum terpenuhi dalam legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif siyāsah tasyrī’iyyah.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing: Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Legislasi; Ibu Kota Negara; Siyasah Tasyri’iyyah.
Subjects: Ilmu Syariah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Magister Ilmu Syari'ah (S2)
Depositing User: Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id]
Date Deposited: 14 Jul 2023 13:48
Last Modified: 14 Jul 2023 13:48
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59884

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum