DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA: KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD

Muhamad Miftahul Munir, S.H., NIM.: 21203011012 (2023) DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA: KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA: KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD) 21203011012_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA: KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD) 21203011012_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Menurut KHI Pasal 105, pengasuhan anak pasca perceraian diberikan pada ibu jika anak belum mumayyiz atau usianya belum 12 tahun. Apabila anak di atas 12 tahun, maka anak diberikan hak pilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya. Dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan dan syarat untuk seseorang mendapatkan hak pengasuhan. Namun demikian, Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996, menegaskan bahwa keagamaan seseorang menjadi penentu gugur tidaknya pengasuhan atas anak yang belum mumayyiz khususnya pada keluarga muslim. Ketentuan tersebut, dipahami beragam oleh para hakim termasuk hakim PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa. Dalam hal ini, saya tertarik untuk mengkaji perkara-perkara pengasuhan yang melibatkan seorang ibu murtad dan melihat sikap hukum seorang hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan yang melibatkan seorang ibu murtad. Penelitan ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji praktik hukum dikalangan para hakim yang tergambar dalam putusan terkait perkara pengasuhan anak yang melibatkan ibu murtad. Praktek hukum tersebut akan dikaji dengan kacamata yuridis untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang di amanatkan dalam KHI. Penelitian ini menggunakan data-data baik primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari putusan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama. Data-data primer tersebut akan dikaji berdasarkan data-data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI) yang digunakan untuk memperkuat analisa. Penelitian ini menyimpukan bahwa: pertama, pemberian hak pengasuhan didasarkan pada fakta-fakta persidangan terkait: agama para pihak, berakhlak baik, dan kemampuan mengasuh. Pada pemberian pengasuhan tersebut, agama tidak menjadi pertimbangan utama dan ini berbeda dengan kesimpulan para peneliti sebelumnya. Para hakim cenderung mengutamakan akhlak baik para pihak untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu, dalam perkara di mana seorang ibu murtad dan suaminya dianggap tidak mampu maka pengasuhan diberikan kepada ibu murtad. Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik baik bagi anak oleh para hakim tidak mendasarkan kepada unsur spiritual, akan tetapi lebih kepada unsur perawatan, perlindungan, dan keamanan anak untuk perkembangan fisik dan mental anak. Dalam hal ini, para hakim dinilai telah melakukan interpretasi yang berbeda dengan interpretasi para hakim sebelumnya, yaitu mempertimbangkan aspek non agama dengan lebih mengutamakan akhlak baik para pihak untuk melindungi perkembangan fisik dan mental anak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item