ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATASAN SHOLAT BERJAMAAH DIMASJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID -19 PERSPEKTIF MASLAHAH

Ririn Febri Mustika Dalimunthe, NIM.: 16370019 (2022) ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATASAN SHOLAT BERJAMAAH DIMASJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID -19 PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATASAN SHOLAT BERJAMAAH DIMASJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID -19 PERSPEKTIF MASLAHAH)
16370019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATASAN SHOLAT BERJAMAAH DIMASJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID -19 PERSPEKTIF MASLAHAH)
16370019_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis teori maslahah terhadap fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa merupakan sebuah alat yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pengeluaran fatwa sangat sering terjadi berbagai macam respon masyarakat muslim, ada yang pro dan ada yang kontra dalam menyikapi fatwa yang dikeluarkan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai macam sektor dan bidang. Seperti Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang pembatasan shalat berjama’ah yang telah dikeluarkan oleh MUI guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Ternyata dalam pengeluaran fatwa ini menimbulkan banyaj sekali berdebatan didalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapati bahwa teori maslahah ini sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah, maslahah tahsiniyyah. Dan maslahah mestilah berasaskan kepada nas syarak dan bukannya berasaskan kepada akal semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dimana dalam pengumpulan data-datanya yaitu menggunakan metode pengumpulan data pustaka (library reseach). Dan penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber-sumber seperti Al-qur’an, jurnal, buku dan data elektronik lainnya. dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatife, menggunakan perspektif maslahah dan analisis Hukum Tata Negara Darurat. Sebagai pisau untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran yuridis-normatif maupun teoritis, pandemic Covid-19 bisa ditetapkan sebagai suatu keadaan darurat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden karena secara de facto maupun de jure keadaan Pandemi Covid-19 harus ditangani segera mungkin untuk mengembalikan keadaan negara normal dan ketidaktepatan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Drs. Rizal Qosim, M. . M.SI.
Uncontrolled Keywords: Hukum Tata Negara Darurat; Maslahah; Fatwa MUI No 14 Tahun 2020
Subjects: Covid-19
Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id]
Date Deposited: 25 Jan 2024 13:32
Last Modified: 25 Jan 2024 13:32
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63207

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum