KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Deden Ilham Rahmani, S.H, NIM.: 21203012038 (2023) KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19) 21203012038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19) 21203012038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penularan virus Covid-19 di Negara Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2020, dan mengakibatkan masyarakat tertular virus tersebut. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya, solusi, atau cara untuk menghambat dan mengurangi penyebaran dan penularan covid-19 pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya virus tersebut muncul kebijakan-kebiajakan yang mampu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti menurunnya perekonomian. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sama-sama mengatur bahwa setiap orang berhak dilindungi dan dijamin kesehatannya oleh negara. Dengan UUD tersebut maka pemerintah memutuskan kebijakan pembebasan tahanan pada masa Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi sesuai dengan pertimbangan yang matang dan syarat yang ditentukan. Tujuan dari kebijakan asimilasi tersebut adalah utnuk mengurangi kapasitas lapas overcrowding. Maka penelitian ini bertujuan untuk 1) memahami bagaimana penerapan kemenkumham terhadap pemberian asimilasi narapidana saat pandemi Covid-19. 2) untuk memahami bagaimana pandangan Mashlahah Mursalah terhadap kebijakan Menkumham tentang asimilasi dan pembebasan bersyarat narapidana saat Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kepustakaan (library ressearch) yang memperoleh data dari berbagai sumber mengenai Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 . Sifat penelitiannya berupa analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif atau perundangundangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini menggunakan cara telaah melalui berbagai sumber atau bahan yang berkaitan dengan Undang-Undang, Jurnal/artikel, media masa dan situs website resmi lainnya, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Hasil dari penelitian ini adalah 1) penerapan kebijakan Asimilasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 yang akhirnya mengalami perubahan dan diatur dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pelepasan, dan cuti bersyarat. bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan ini berlaku untuk penjara itu sendiri. Adanya kebijakan asimilasi bagi narapidana menimbulkan pro kontra, namun ini merupakan kebiajakan pemerintah yang mengalami banyak pertimbangan. 2) Penerapan kebijakan Asimilasi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif penerapan kebijakan asimilasi adalah mengurangi overcrowding di lapas, mencegah penularan virus Covid-19. Dampak negatif penerapan kebijakan asimilasi adalah menimbulkan ketidak stabilan di lembaga permasyarakatan dan rutan dan meningkatnya kejahatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item