PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 PERSPEKTIF ELECTORAL JUSTICE DAN AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH

Benny Sultan, S.H., NIM.: 21203012041 (2023) PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 PERSPEKTIF ELECTORAL JUSTICE DAN AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 PERSPEKTIF ELECTORAL JUSTICE DAN AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH) 21203012041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 PERSPEKTIF ELECTORAL JUSTICE DAN AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH) 21203012041_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, mempertajam metodologi dan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan penolakan yudicial review dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang Presidensial Threshold perspektif Electoral justice, telah menciderai konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang keadilan pemilu, karena keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara fair. Pelaksanaan Al-huquq al insaniyyah ini tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item