Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik

M. Zainal Anwar, NIM. 05.234.344 (2008) Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik) BAB I,BAB IV.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik) BAB II, BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (365kB)

Abstract

Di era Orde baru, partai politik (parpol) tak ubahnya macan ompong, karena tidak berfungsi dengan baik. Berbagai peran dan fungsi yang melekat pada parpol tidak berjalan maksimal karena dikontrol secara ketat oleh negara. Saat ini, parpol memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik sekaligus memaksimalkan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Dua fungsi penting yang dimiliki parpol tetapi dimandulkan pemerintah Orde Baru. Sekedar mengingatkan, di era Orde Baru, kecuali Golkar, struktur parpol hanya sampai pada kecamatan. Karena itulah, penting untuk melihat bagaimana ruang dan struktur politik yang ada bisa dimanfaatkan oleh parpol, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kotamadya (kota) Yogyakarta. Selain itu, penyusun ingin mengetahui bagaimana parpol menjaring, mengolah dan merumuskan aspirasi warga hingga diperjuangkan menjadi kebijakan. Penelitian ini secara khusus ingin mencari tahu bagaimana praktik keterlibatan partai politik dalam proses kebijakan publik dengan studi kasus pada PKS Kota Yogyakarta. Pertanyaan penting yang diajukan adalah; Pertama, bagaimana kompetensi PKS Kota sebagai parpol dalam proses kebijakan publik? Kedua, bagaimana cara, strategi dan preferensi aktor-aktor politik PKS Kota dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat? Bagaimana proses tersebut dilakukan? Dan ketiga, bagaimana strategi dan peran aktor-aktor politik PKS Kota dalam memperjuangkan aspirasi publik di level kebijakan negara atau pemerintah? Ruang politik apa saja yang digunakan? Untuk menelusuri jawaban pertanyaan tersebut, secara metodologis, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena bisa memberi jalan pada penyusun untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap latar belakang responden, perspektif, pengetahuan dan praktik sosial-politik responden. Penjelasan secara mendalam diperoleh dari aktor-aktor utama PKS Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini memakai cara pikir institusional, dimana parpol diperlakukan sebagai sebuah institusi politik dan dipahami sebagai kumpulan aktor (aktivis partai) yang tergabung dalam organisasi yang mengejar kepentingan-kepentingannya. Riset ini dilakukan pada medio Juli 2007-Maret 2008. Studi lapangan ini dilakukan kepada pengurus PKS Kota Yogyakarta periode 2006-2009 dan Fraksi PKS Kota periode 2004- 2009. Hasil penelitian ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dilihat dari kumpulan aktor, PKS merupakan kumpulan aktivis yang terdidik dengan baik dan memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup. Kedua, tidak hanya mengacu pada syariah, preferensi kebijakan publik yang diperjuangkan PKS juga mengacu pada nilai kebaikan bersama atau kemaslahatan ummat. Dalam menentukan kebaikan tersebut, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan; 1) syariat Islam, 2) hukum positif, 3) kemaslahatan atau kepatutan. Ketiga, dalam serap aspirasi, terutama kepada para kader diawali dengan 3 tahap pembelajaran politik; 1) pemahaman politik, 2) kesadaran politik, 3) partisipasi atau aktivitas politik. Secara struktural, proses penyerapan aspirasi dilakukan mulai di tingkat kabupaten dibawah kendali dewan pimpinan daerah, untuk kecamatan di bawah koordinasi dewan pimpinan kecamatan dan untuk tingkat kelurahan dibawah koordinasi pengurus ranting. Dalam kasus PKS, proses pembuatan kebijakan publik bukanlah proses yang bebas nilai. PKS senantiasa memasukkan nilai-nilai dakwah Islam dalam proses pembuatan kebijakan publik. Keempat, dalam memperjuangkan kebijakan publik, PKS memiliki tiga prinsip; 1) prinsip syariah, 2) kajian secara hukum positif di Indonesia, 3) aspek kepantasan. Selain itu, PKS dapat bermitra atau berkoalisi dengan pihak mana saja selama untuk kepentingan masyarakat, bahkan dengan pihak nonmuslim sekalipun atau pihak yang garis ideologinya non-Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item