PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP KAMPANYE MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA PEMILU 2014 DI DIY (ANALISIS YURIDIS ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

AEP SAEPUMILAH, NIM. 11340121 (2016) PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP KAMPANYE MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA PEMILU 2014 DI DIY (ANALISIS YURIDIS ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP KAMPANYE MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA PEMILU 2014 DI DIY (ANALISIS YURIDIS ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM))
11340121_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP KAMPANYE MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA PEMILU 2014 DI DIY (ANALISIS YURIDIS ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM))
11340121_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Setiap tahapan Pemilu pasti tidak terlepas dari berbagai pelanggaran dalam setiap tahapannya. Salah satu tahapan pemilu tersebut ialah proses kampanye yang begitu rentan angka pelanggarannya, termasuk pelanggaran kampanye melalui media televisi dan radio yang terjadi pada pemilu tahun 2014 di DIY. Perkembangan dalam proses berkampanye sudah mengalami kemajuan yaitu kampanye melalui media televisi dan radio. Sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilian Umum diatur tentang batasan-batasan kampanye untuk setiap kandidat melalui batasan spot dan waktu tayang dalam setiap harinya. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan lembaga KPID DIY sebagai lembaga yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang untuk mengawasinya. untuk itu penulis mempunyai ketertarikan meneliti peran pengawasan KPID DIY dalam mengawasi jalannya kampanye pemilu di media televisi dan radio serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi lembaga tersebut, maka dari itu dapat diambil rumusan masalahnya: Apakah peran KPID DIY dalam mengawasi kampanye media televisi dan radio pada pemilu tahun 2014 di DIY sudah sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012, serta mengeahui pelanggara yang menonjol yang erjadi di DIY, kemudian apa hambatan-hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dalam menindak pelanggaran kampanye di media Televisi dan Radio. Penelitian ini menggunakan metode penelitaian lapangan (field research) melakukan wawancara dengan narasumber dalam hal ini anggota KPID DIY bagian kelembagaan dan juga akan di dukung oleh penelitian pustaka (library research) kemudian data-data yang diperoleh di lapangan diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kemudian akan dituangkan dengan bahasabahasa yang mudah dimengerti. Kesimpulan penelitian ini bahwa Lembaga KPID DIY yang berperan untuk mengawasi kampanye pemilu di media televisi dan radio harus memberikan nilai keadilan kepada seluruh kandidat partai yang ada, sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012, serta tidak hanya sebatas para pemilik modal semata yang hanya dapat berkampanye melalui media televisi dan radio ini, tetapi mencakup seluruh anggota kandidat partai yang ikut menjadi peserta dalam pemilu tersebut, kemudian pemberian sanksi kepada pemilik stasiun yang melakukan pelanggaran tidak hanya terbatas kepada pemberian surat terguran, tetapi perlu ditingkatkan supaya memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran tersebut dan pelanggaran yang sama oleh lembaga stasiun yang sama tidak terjadi kembali. Proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga KPID DIY tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan, akan tetapi, seluruh hambatan yang ditemukan oleh lembaga KPID DIY dalam mengawasi kampanye media televisi dan radio bisa teratasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga terkait sehingga akan maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Komisi Penyiaran Indonesia, kampanye media televisi dan radio, Analisis Yuridis atas UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 23 May 2016 14:13
Last Modified: 23 May 2016 14:13
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20768

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum