EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HIFZUL BI’AH

Muhamad Irfan Al Azis, NIM.: 0203012079 (2024) EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HIFZUL BI’AH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HIFZUL BI’AH) 20203012079_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HIFZUL BI’AH) 20203012079_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

keanekaragaman hayati yang ada di laut merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai. Laut juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Karena permasalahan penumpukan sedimentasi harus segera ditangani oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, namun masih tedapat banyak sekali kekurangan dalam kebijakan tersebut yaitu landasan yuridis yang kebijakan yang tebang pilih, persoalan substansi ekspor hasil sedimentasi pasir laut ke luar negeri, hingga teknologi pembersihan serta sanksi yang sangat ringan untuk sebuah aktivitas yang akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Normatif disini ialah menggunakan pendekatan yuridis-Normatif dengan mengkaji teori-teori Public Policy yang dan perspektif hukum Islam berupa hifzul bī’ah sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriftif-analitis dimana data-data dikumpulkan, dideskripsikan, diklasifikasikan dan dianalisa dengan tajam. Hasil penelitian menunjukkan adalah pertama bahwa kendati perumusan masalah dalam kebijakan ini sudah tepat, tetapi empat indikasi setelahnya menimbulkan permasalahan, mulai dari peramalan masa depan kebijakan yang tidak akan berjalan sesuai tujuan, rekomendasi kebijakan yang tidak efektif dan efisien serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang butuh banyak perbaikan dalam implementasinya. Selain itu Kedua, aktivitas pembersihan ini malah akan merusak ekosistem yang ingin dibersihkan, karena teknologi yang tidak memadai serta terdapatnya indikasi ekspor yang akan menyebabkan tidak terkendalinya ekploitasi terhadap hasil sedimentasi tersebut. Oleh karena itu tentu saja kebijakan ini akan berseberangan dengan prinsip dasar hifzul bī’ah berupa kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item