FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Hadiyya Qurrata A’yyuun, NIM.: 21102010003 (2025) FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS) 21102010003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS) 21102010003_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Adanya kebijakan WIUPK yang diprioritaskan untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan muncul melalui keputusan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 yakni Peraturan Pemerintah Pasal 83 A (1) Nomor 25 Tahun 2024, sehingga kebijakan tersebut menuai berbagai pandangan dari segi tata kelola di organisasi keagamaan serta manfaat nya. Organisasi NU yang pertama kali menyetujui kebijakan tersebut lalu disusul oleh Muhammadiyah, padahal banyak perkiraaan Muhammadiyah tidak akan menerima izin kelola tambang tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dari segi pemberitaan yang dipublikasikan oleh media SuaraMuhammadiyah.id yang juga sebagai media internal Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pada media SuaraMuhammadiyah.id terkait isu WIUPK dengan menggunakan pendekatan framing William A. Gamson, yang dibagi dalam dua perangkat: framing devices dan reasoning devices. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SuaraMuhammadiyah.id membingkai isu WIUPK untuk mendukung kebijakan izin kelola tambang yang diterima Muhammadiyah. Temuan ini mengindikasikan bahwa media internal lembaga, seperti SuaraMuhammadiyah.id, cenderung mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyajikan isu-isu strategis.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item