TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: HERMENEUTIKA HAMKA DALAM REZIM PENGETAHUAN ORDE LAMA

Ahmad Avif Okjilshipia, NIM.: 22200012002 (2026) TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: HERMENEUTIKA HAMKA DALAM REZIM PENGETAHUAN ORDE LAMA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: HERMENEUTIKA HAMKA DALAM REZIM PENGETAHUAN ORDE LAMA) 22200012002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: HERMENEUTIKA HAMKA DALAM REZIM PENGETAHUAN ORDE LAMA) 22200012002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (14MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini menganalisis Tafsir Al-Azhar karya HAMKA sebagai praktik produksi pengetahuan yang beroperasi dalam konfigurasi kuasa dan rezim pengetahuan negara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Berangkat dari kritik terhadap kecenderungan kajian tafsir sebelumnya yang membaca Tafsir Al-Azhar terutama sebagai karya moral-etis, modernis, atau metodologis, penelitian ini mengajukan pembacaan alternatif dengan menempatkan tafsir tersebut sebagai counter-discourse terhadap upaya negara Orde Lama memonopoli horizon kebenaran publik melalui proyek ideologis Nasakom dan Manipol/USDEK. Fokus utama penelitian ini bukan pada validitas teologis tafsir, melainkan pada bagaimana teks keagamaan berfungsi sebagai wacana yang dinegosiasikan, diproduksi, dan dijalankan dalam relasi kuasa tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan genealogis–wacana Michel Foucault dengan metode kualitatif-interpretatif. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup konsep diskursus, rezim pengetahuan, genealogi, dan counter-discourse untuk menelusuri hubungan antara teks tafsir, subjektivitas penafsir, dan mekanisme pengendalian wacana negara. Data utama penelitian adalah Tafsir Al-Azhar, yang dilengkapi dengan karya-karya non-tafsir HAMKA serta literatur historis dan teoretis mengenai politik Orde Lama dan relasi agama–negara. Analisis dilakukan melalui identifikasi pernyataan kunci, pemetaan genealogis terhadap pengalaman sosial-politik HAMKA, penyandingan wacana tafsir dengan wacana resmi negara, serta penentuan fungsi diskursif teks dalam medan kuasa yang membingkainya. Tesis ini mengembangkan argumen bahwa Tafsir Al-Azhar tidak dapat dipahami secara memadai jika dilepaskan dari konteks rezim pengetahuan Orde Lama. Tafsir ini beroperasi sebagai counter-discourse yang tidak tampil sebagai oposisi politik eksplisit, tetapi mengintervensi klaim negara atas kebenaran melalui strategi diskursif yang bersifat etis dan epistemik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik HAMKA terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penegasan tanggung jawab moral individu, dan pemindahan sumber legitimasi kebenaran dari negara kepada Tuhan berfungsi sebagai mekanisme delegitimasi simbolik terhadap hegemoni epistemik negara. Temuan utama penelitian ini mencakup tiga poin. Pertama, Orde Lama dipahami bukan sekadar sebagai rezim politik, melainkan sebagai rezim pengetahuan yang mengatur kemungkinan produksi dan legitimasi wacana publik, termasuk wacana keagamaan. Kedua, subjektivitas hermeneutis HAMKA terbentuk melalui proses genealogis yang melibatkan jaringan reformisme Islam, pengalaman organisasi, pembungkaman media, dan penahanan politik, yang secara langsung memengaruhi orientasi tafsirnya. Ketiga, Tafsir Al-Azhar berfungsi sebagai praktik produksi pengetahuan alternatif yang bekerja dari dalam batas-batas pengawasan negara, tetapi tidak sepenuhnya tunduk pada logika ideologisnya. Dengan demikian, tesis ini berkontribusi pada pengembangan studi tafsir Al-Qur’an dengan menunjukkan bahwa tafsir dapat dianalisis sebagai praktik diskursif yang berkelindan dengan relasi kuasa dan pembentukan subjektivitas. Pendekatan genealogis–wacana yang digunakan dalam penelitian ini membuka kemungkinan metodologis baru bagi kajian tafsir, politik Islam, dan sejarah intelektual Islam Indonesia, khususnya dalam membaca hubungan antara agama, pengetahuan, dan kekuasaan negara.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item